Perbedaan cara pandang antara KPK dengan EraMuslim dalam menilai 2 propinsi

[bakekok]

kita tentu maasih ingat bgkan  bagaimana era muslim membandingkan 2 gubernur yaitu gubernur jawabarat ahmad heryawan yg berlatarbelkang ustad dari PKS, dengan gubernur jogja yg juga sang raja sri sultan hamngkubuwono dari partai orba,. Golkar, dgn kebiasaannya merawat budaya kejawen yg salah satunya berebut kotoron kebo yg bernama kiyai slamet krn dianggap berkah yg luar biasa dari kotoran kebo tsb.

untuk jelasnya inilah datanya:
http://www.eramuslim.com/berita/tahukah-anda/dua-gubernur-dan-mobil-mudik.htm
dgn kontent:

Mudik besar-besaran selalu menyertai Hari Raya Iedul Fitri tiap tahun. Mobil merupakan moda angkutan terbanyak yang digunakan oleh para Mudikers, istilah para pemudik, di dalam melakukan hajatnya. Tahun ini, di tengah gegap gempita berita tentang Buaya Versus Cicak, dan juga soal tewasnya Gembong Teroris Malaysia Pak Ci’ Noordin M Top, ada berita yang cukup menyentuh nurani dan rasa keadilan terkait sikap dua gubernur tentang penggunaan mobil dinas untuk mudik.

Yang pertama, sikap Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengkubuwono X. Sultan secara tegas melarang semua pejabat dan PNS di lingkungan pemerintahannya menggunakan mobil dinas untuk mudik. Hal ini dikemukakan Ka Biro Organisasi Sekretariat Daerah Propinsi DIY Hendar Susilowati, SH (8/9).

Gubernur yang berasal dari Partai Golkar ini dengan tegas mengatakan bahwa pada prinsipnya tidak diperkenankan penggunaan mobil dinas selain di luar tugas pokok atau tidak ada kaitannya dengan tugas negara, apalagi dipakai untuk keperluan yang jelas-jelas pribadi seperti mudik.

Bagi yang melanggar keputusan Gubernur DIY akan ada sanksi yang tegas. Sanksi yang paling berat adalah mobil dinas itu akan ditarik.

Yang kedua, sikap Gubernur Provinsi Jawa Barat Ahmad Heryawan, Lc. Gubernur dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini bertolak-belakang dengan sikap tegas yang diambil rekannya, Gubernur DIY soal mobil dinas untuk mudik. Ahmad Heryawan, Lc malah membolehkan digunakannya mobil dinas untuk keperluan mudik bagi para pejabat di lingkungan pemerintahannya. Namun kendaraan operasional tetap tidak boleh.

Kendaraan dinas adalah kendaraan yang dibeli oleh uang rakyat, yang dititipkan kepada pejabat untuk pergi dan pulang kantor dan juga mengantarkan mereka sehari-hari dalam kaitannya dengan tugas kepemerintahan. Sedangkan kendaraan operasional adalah kendaraan yang juga dibeli oleh uang rakyat namun ‘mangkal’ di kantor Pemda untuk digunakan hanya selama jam dinas atau jika ada tugas-tugas khusus, tidak boleh dibawa pulang.

“Mobil dinas yang melekat pada jabatan (pejabat Provinsi Jawa Barat) boleh digunakan untuk mudik Lebaran,” ujarnya enteng usai upacara gelar pasukan Operasi Ketupat Lodaya 2009 di Lapangan Gasibu, Bandung, Sabtu (12/9). Ahmad Heryawan tidak menjelaskan, apakah bahan bakar mobil dinas yang dipakai pulang kampung para pejabatnya juga akan ditanggung pemerintah—yang berarti dibayarkan oleh uang rakyat—seperti yang selama ini biasa terjadi di mana-mana.=======================

[bakekok]

kmudian diujung tulisan eramuslim,. menggambarkan kisah khalifau umar bin abd aziz,.. dgn tujuan menempatkan bahwa perilaku hamengkubuwono lebih tepat dr pad ahmad heryawan,...   (silakan baca sendiri,.. nohh kan dah ada link nya,.)..

ternyata ketergesa-gesaan eramuslim membuat situs ini menjadi berkurang bobot dan kualitasnya.. tentunya hanya dalam beberapa hal saja eramuslim tdk berbobot kualitasnya. yaitu :
1. sikap oposisi thdp pemerintah,.
2. pembelaan thdp golkar
3. dalm mengkritisi PKS.

ternyata pemprov jabar memiliki ranking ke tiga dalam survei integritas yg dilakukan oleh komite pemberantas korupsi KPK dgn skor 6,81 setelah Kalitm (skor 7,15) dan Jatim (7,04).   salah satu berita bisa dilihat di :
http://korupsi.vivanews.com/news/read/115586-integritas_jawa_timur_tertinggi
VIVAnews - Pemerintah Provisi Jawa Timur (Jatim) didaulat sebagai provinsi dengan nilai integritas tertinggi dalam pelayanan publik. Hal ini didasarkan pada Survei Integritas yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Skor yang dicapai Jatim adalah 7,15," kata Wakil Ketua bidang Pencegahan KPK M Jasin kepada wartawan di gedung KPK, Selasa 22 Desember 2009.

KPK melakukan survei terhadap empat layanan di pemerintahan provinsi yaitu pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) kelas B, pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan provinsi (pemprov), izin trayek antar kota dalam provinsi, dan izin pendirian koperasi /Usaha Kecil Menengah (UKM) tingkat provinsi.

Jasin juga menambahkan posisi Jatim diikuti oleh Kalimantan Selatan (7,04), Jawa Barat (6,81), Kalimantan Timur (6,73), dan peringat kelima diduduki Bali dengan skor 6,53.

Survei mulai dilakukan KPK, April hingga September 2009 terhadap 371 unit layanan yang berada di 98 instansi yang terdiri dari 39 instansi tingkat pusat, 10 pemerintah provinsi, dan 49 pemerintah kota/kabupaten.

[bakekok]

Perlu kita telaah tulisan era muslim ini dgn kaca mata yg benar mengenai PENGGUNAAN MOBIL DINAS untuk mudik,.

dipujinya kader golkar yg menjaga budaya kejawen oleh eramuslim ini krn sikapnya yang (seolah) mutlak melarang penggunaan mobil dinas utk mudik.

dikritisi nya ahmad heryawan krn tidak mutlak melarang, krn realitasnya ahmad heryawan masih menjalankan kebolehan  (dengan terbatas dan sesuai dgn undang-undang) mengenai penggunaan mobil dinas.

suara-suara indahnya eramuslim dlm membela kader golkar ini kurang lebih :
 pejabat diberikan fasilitas untuk kedinasan, bukan untuk keperluan pribadi,.. (ciee ileee indah bener..)
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
TERBAYANG OLEH SAYA,. bila eramuslim dan sri sultan itu konsisten,. tidak akan ada rumah dinas bagi pejabat dinas ataupun gubernur di jogja,. krna masa duit pemerintah dipake untuk molor,.
terbayang juga oleh saya bila mereka konsisten tidak akan dijumpai WC, atau tempat pipis di kanttor-kantor pemerintahan propinsi jogja,. krn masa duit rakyat dipake utk pipis dan be'ol gubernur atau pegawainya?.

wallahu a'lam 

[Bang Khalifah]

Pake ID ini, karena akan menulis pendapat pribadi (bukan sebagai moderator).  Dan sebagai pribadi, saya berhak dong berpihak (tidak wajib netral seperti waktu jadi moderator... )

1.  Untuk sebagian orang, khususnya, mungkin bagi penduduk Jogja, HB X (Sultan Hamengku Buwono X) merepresentasikan Kesultanan Jogja.  Jadi, menyebut HB X sebagai 'kader Golkar' adalah sebuah reduksi, pengecilan posisi dari HB X.  Karena justru golkar lah yang mendompleng posisi HB X.  Bukan sebaliknya. 

2.  Saya setuju dengan tidak berimbangnya eramuslim dalam membandingkan antara ahmad heryawan dengan HB X.  Kenapa?  Karena ngejomplang!  HB X itu pantesnya, dibandingin sama Sukarno, Suharto, SBY, Gus Dur, Megawati, Habibie... Para Presiden.  Karena tingkatan beliau memang sudah Tokoh Nasional, bukan sekedar gubernur daerah seperti ahmad heryawan.  Istilahnya, gak level bagi seorang HB X dibandingin sama AH.

3.  Gak ada hubungannya antara penggunaan mobil dinas dengan "ternyata pemprov jabar memiliki ranking ke tiga dalam survei integritas yg dilakukan oleh komite pemberantas korupsi KPK dgn skor 6,81 setelah Kalitm (skor 7,15) dan Jatim (7,04). "   Emang apa hubungannya?  Kalau peringkatnya segitu, jadi boleh pake mobil dinas untuk kepentingan pribadi gitu?  GAK NYAMBUNG!

wassalam,
Haekal

[Andi Hakim]

Bangk Khalifah, sedikit berkomentar

1. analisa cerdik media sebuah kewajaran, namun bila analisa kebablasan oleh media muslim sangat memprihatinkan.
2. kebesaran Sultan, karena masyarakat Yogya masih terlalu dibodohi dengan doktrin kolonialisme yang menganggap Raja adalah segala-galanya.
3. Indek prestasi integritas jelas sangat pas untuk menjadi barometer. Ucapan Sultan dan Heryawan tidak bisa menjadi dalih kesimpulan kinerja keduanya.

Jadi dalam hal ini penulis di eramusliim, dalam hal ini Rizqi memang tidak bisa memandang sesuatu dari sisi objektivitas, sebagai seharusnya sebuah media muslim. Seharusnya Rizqi yang mendompleng eramuslim bisa belajar dari Bung Khalifah. Bila ingin mengutarakan hasrat pribadinya, silahkan mengatakan ini pendapat pribadi lhooo. Bukan pendapat moderator MQ atau dalam hal ini pendapat eramuslim.

Pake ID ini, karena akan menulis pendapat pribadi (bukan sebagai moderator).  Dan sebagai pribadi, saya berhak dong berpihak (tidak wajib netral seperti waktu jadi moderator... )

1.  Untuk sebagian orang, khususnya, mungkin bagi penduduk Jogja, HB X (Sultan Hamengku Buwono X) merepresentasikan Kesultanan Jogja.  Jadi, menyebut HB X sebagai 'kader Golkar' adalah sebuah reduksi, pengecilan posisi dari HB X.  Karena justru golkar lah yang mendompleng posisi HB X.  Bukan sebaliknya. 

2.  Saya setuju dengan tidak berimbangnya eramuslim dalam membandingkan antara ahmad heryawan dengan HB X.  Kenapa?  Karena ngejomplang!  HB X itu pantesnya, dibandingin sama Sukarno, Suharto, SBY, Gus Dur, Megawati, Habibie... Para Presiden.  Karena tingkatan beliau memang sudah Tokoh Nasional, bukan sekedar gubernur daerah seperti ahmad heryawan.  Istilahnya, gak level bagi seorang HB X dibandingin sama AH.

3.  Gak ada hubungannya antara penggunaan mobil dinas dengan "ternyata pemprov jabar memiliki ranking ke tiga dalam survei integritas yg dilakukan oleh komite pemberantas korupsi KPK dgn skor 6,81 setelah Kalitm (skor 7,15) dan Jatim (7,04). "   Emang apa hubungannya?  Kalau peringkatnya segitu, jadi boleh pake mobil dinas untuk kepentingan pribadi gitu?  GAK NYAMBUNG!

wassalam,
Haekal

[andaleh]

Ahmad Heryawan, Lc malah membolehkan digunakannya mobil dinas untuk keperluan mudik bagi para pejabat di lingkungan pemerintahannya. Namun kendaraan operasional tetap tidak boleh.

Bedanya apaan mobil dinas dengan kendaraan operasional?

[andaleh]

Kalo mau ilmiah, mending paparin lah di sini, peraturan mengenai penggunaan mobil dinas.

[bakekok]

Bedanya apaan mobil dinas dengan kendaraan operasional?

nih baca aja penjelasan ahmad heryawan:
http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/09/14/13493813/mobil.operasional.tak.dipakai.mudik.

Dia menjelaskan, ada dua jenis mobil dinas di lingkungan pemerintahan. Pertama adalah mobil dinas yang melekat pada jabatan seseorang. Mobil inilah yang boleh dipakai untuk mudik karena menjadi tanggung jawab pejabat terkait.

Kedua adalah mobil operasional di satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Mobil ini tidak boleh digunakan mudik karena diperuntukkan bagi kegiatan operasional SKPD terkait, bukan pribadi pegawai.
+++++===========================================

nah klo ente ngga setuju,. seperti era muslim dan sri sultan,. ane mau nanya:"

gmana urusannya dgn rumah dinas,. disitu ade pasilitas TIpinya,. ada ac nya,. ada kamar tidur, ada wc nya,. dan itu di RUMAH dinas bukan di KANTOR,.
masa iya gubernur di gajih atau difasilitasi untuk beol,. untuk pipis,. untuk tidur?.. coba ente cari dah adangga juklak juknis kerja gubernur didalemnya ada be'ol ato pipisnya,.

termasuk WC di kantor klo dia mau be'ol harus kluar kantor dulu,.. masa dia dikasih fASILitas dr uang negara hanya dipake be'ol doang?

[bakekok]

1.  Untuk sebagian orang, khususnya, mungkin bagi penduduk Jogja, HB X (Sultan Hamengku Buwono X) merepresentasikan Kesultanan Jogja.  Jadi, menyebut HB X sebagai 'kader Golkar' adalah sebuah reduksi, pengecilan posisi dari HB X.  Karena justru golkar lah yang mendompleng posisi HB X.  Bukan sebaliknya. 

sbgean ntuh banyak ape dikit bang?. masih banyak loh parte laen,.. klo memang ksultanan itu menjadi vote getter,. klo mnurut ane sih "seseorang itu berkumpul dengan orang sejenisnya"

2.  Saya setuju dengan tidak berimbangnya eramuslim dalam membandingkan antara ahmad heryawan dengan HB X.  Kenapa?  Karena ngejomplang!  HB X itu pantesnya, dibandingin sama Sukarno, Suharto, SBY, Gus Dur, Megawati, Habibie... Para Presiden.  Karena tingkatan beliau memang sudah Tokoh Nasional, bukan sekedar gubernur daerah seperti ahmad heryawan.  Istilahnya, gak level bagi seorang HB X dibandingin sama AH.

tau lah ane,.. nyang jelas dua duanya same same gubernur,..

masa gubernur dibandingin ame hansip?.

3.  Gak ada hubungannya antara penggunaan mobil dinas dengan "ternyata pemprov jabar memiliki ranking ke tiga dalam survei integritas yg dilakukan oleh komite pemberantas korupsi KPK dgn skor 6,81 setelah Kalitm (skor 7,15) dan Jatim (7,04). "   Emang apa hubungannya?  Kalau peringkatnya segitu, jadi boleh pake mobil dinas untuk kepentingan pribadi gitu?  GAK NYAMBUNG!

ane spakat lah dgn bang andi,.. survey integritas itu ane yakin jelas parameternya,. salah satunya mencirikan amanah menggunakan fasilitas negara.

[andaleh]

Oh gitu... ada bedanya. Tanya pak Tif deh... mobil yang lagi dihebohin sekarang itu mobil dinas apa operasional

[bakekok]

Oh gitu... ada bedanya. Tanya pak Tif deh... mobil yang lagi dihebohin sekarang itu mobil dinas apa operasional

yeyy,. brani braninya nyuruh orang.. ente yang ongkosin kmari..
ngomong-ngomong,. dikantor ente ada WC nya kaga?. awas jgn dipake,. itu nyalahin prosedur,.. kcuali ente digaji emang untuk be'ol..

[andaleh]

Ane kan bisa nanya lewat twitter. Udah ane tanya kok.

[dian_syahril]

apakah "MEMINJAM" fasilitas negara untuk keperluan pribadi sama dengan "MEMAKAN" fasilitas negara ?

saya rasa oke saja mobil di pinjam dengan biaya bensin pribadi, juga mestinya olie-nya juga pribadi, air radiator+olie filter+minyak rem+minyak power steering+air accu semuanya pribadi, karena setiap 5000 km mobil harus ganti olie dan sebagainya, serta tanggungjawab pribadi kalo sampe nabrak, lecet2, artinya tidak memberatkan negara, karena tidak mengganggu keperluan negara

di kantor saya pun demikian, peraturan dari yg punya perusahaan, yaitu mulai dari direktur sampe office boy boleh PINJAM mobil perusahaan dengan syarat mobil dalam keadaan tidak terpakai (hari libur), bensin sesuai awal pinjam & ketika mengembalikan serta mobil harus bersih ketika balikin.

[ARS]

perlu waktu khusus yang agak panjang buat baca tret ini. tak tandai dulu. coz sekarang lagi liburan, mau refresh otak dulu

[Bang Khalifah]

1. analisa cerdik media sebuah kewajaran, namun bila analisa kebablasan oleh media muslim sangat memprihatinkan.

silahkan dijelaskan letak 'kebablasannya'....

2. kebesaran Sultan, karena masyarakat Yogya masih terlalu dibodohi dengan doktrin kolonialisme yang menganggap Raja adalah segala-galanya.

wah, saya gak tahu apa masyarakat Yogya bodoh atau tidak... lha wong saya juga gak yakin apakah saya pinter atau tidak...

Tapi banyak kok yang nganggap Sultan besar bukan karena kolonialismenya/status rajanya, tapi lebih ke karakter dan pribadinya beliau [termasuk saya]

3. Indek prestasi integritas jelas sangat pas untuk menjadi barometer. Ucapan Sultan dan Heryawan tidak bisa menjadi dalih kesimpulan kinerja keduanya.

iya... tapi gak ada hubungannya sama penggunaan mobil dinas untuk mudik...
yang diomongin itu kan?