Ketua Dewan: Kenapa Harus Diributkan? Bandung - Ketua DPRD Jabar Irfan Suryanagara menilai pengadaan mobil dinas dewan yang diistilahkannya dengan mobil pinjam-pakai adalah hal wajar. Bagi fraksi yang menolak mobil tersebut seharusnya tidak ribut lewat media.
"Mobil itu hanya untuk siapa yang pinjam, yang tidak pinjam ya tidak apa-apa," kata Irfan seusai acara hearing di Gedung Paripurna Dewan, Rabu (30/12/2009).
"Untuk yang tidak meminjam seharusnya tidak bicara lewat media, tapi kirimi surati pimpinan dewan," ujar politikus dari Partai Demokrat itu.
Ia menilai ajuan mobil dinas tersebut adalah sebagai suatu hal yang wajar untuk meningkatkan kinerja dewan. "Kenapa harus diributkan?" protesnya.
Kalaupun ada pihak yang menilai sikap dewan menyalahi aturan, Irfan memilih untuk menyerahkan hal itu kepada pengadilan.
"Yang berhak menilai bersalah atau melanggar adalah pengadilan. Silakan saja dibuktikan di pengadilan," tantangnya.
Dewan Jabar mengalokasikan Rp 21 miliar untuk pengadaan mobil dinas anggota dewan di APBD 2010. Menurut Kepala Bapeda Deny Juanda, kisaran harga satuan mobil yang akan dianggarkan sebesar Rp 200 juta. Rencananya mobil dewan tersebut berbentuk SUV guna penyesuaian kontur wilayah di Jabar yang berbukit-bukit.
Meski tidak ada payung hukum yang memberi lampu hijau pengadaan mobil, dewan bersikukuh untuk mengajukannya di APBD. Karena hal itu bergantung dari hasil evaluasi Mendagri apakah menerima atau menolak usulan APBD yang diajukan. Sementara itu, pos anggaran pengadaan mobil akan dimasukan ke pos Pengelolaan Aset Daerah Pemprov Jabar.
Sementara dua fraksi yang telah menyatakan menolak
adalah Golkar dan PPP.(ahy/ern)
**********************************
Setelah Mobil Dinas, Dewan Minta Ruang Kerja BaruBandung - Belumlah tuntas permasalahan mobil dinas yang diminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jabar, dewan yang baru seumur jagung kini munculkan keinginan baru. Kali ini mereka menginginkan kantor dewan yang baru.
Pernyataan tersebut dikatakan Ketua DPRD Jabar Irfan Suryanagara seusai dengar pendapat dengan instansi dan elemen masyarakat, di ruang kerjanya, Rabu (30/12/2009).
Rencana tersebut, diakui Irfan, baru sebatas pengkajian dan sudah masuk pada Detail Engeenering Design (DED) dan dianggarkan di APBD 2010. "Masih dalam taraf pengkajian. Dianggarkan Rp 1 miliar untuk DED," kata Irfan.
Pertimbangan rencana pembangunan itu, imbuh Irfan, sebagai bentuk optimalisasi kerja dewan. Pasalnya, saat ini tidak semua anggota dewan memiliki ruang kerja sendiri. "Prinsip dasarnya supaya anggota dewan punya ruang kerja 1 orang 1 ruang 2x3 meter. Minimal ada privacy," terangnya.
Dalam paparan hearing pendapat, Irfan mengatakan dengan keterbatasan ruang kerja dewan dikhawatirkan dapat menganggu kinerja dewan. "Tidak mungkin dalam satu meja bundar, yang ada bukan kerja tapi malah ngerumpi," keluhnya.
Untuk desain gedung, ia merencanakan akan menyerahkannya kepada mahasiswa yang berkutat di bidang desain bangunan. "Kita akan sayembarakan kepada mahasiswa," ujarnya.
Pembangunan gedung sendiri nantinya diharapkan dapat menjadi icon Jabar seperti yang ada di provinsi lainnya. "Contohnya Sumatera Utara, Sumatera Selatan yang menjadi icon daerah masing-masing," jelas Irfan yang mewakili Kota Depok dalam pemilu lalu.
Untuk lokasi sendiri pihaknya memastikan berada di Kota Bandung sesuai dengan peraturan yang menyebutkan letak kantor dewan yang berada di Ibu Kota Provinsi. Sedangkan untuk anggaran nantinya akan ditentukan sesuai kemampuan daerah.
Opsi lain yang dicuatkan Irfan terkait rencana pembangunan gedung baru adalah dengan menempati gedung sebelah barat Gedung Sate yang saat ini menjadi perkantoran Setda. "Itu juga kalau Setda memberikan," tandasnya.
Gedung dewan saat ini dinilai tidak representatif dengan jumlah anggota yang saat ini berkantor di sana. "Ini kan desainnya untuk 3 fraksi, sekarang sudah ada 8 fraksi dan tempatnya sampai sekarang masih seperti ini," tegasnya.
Sementara itu, Irfan menyadari jika fasilitas yang diminta dewan selama ini selalu menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, terlebih dikaitkan dengan kinerja dewan sendiri. "Inilah tantangannya," ujarnya.
(ahy/afz)
**************************************
Minta Mobil Wajar, Tapi Lebih Baik Peka Penderitaan Rakyat Bandung - Seniman sekaligus presenter kondang Aom Kusman menilai wajar jika dewan meminta pengadaan mobil dinas untuk seluruh anggota dewan. Tapi, baiknya dewan harus lebih peka melihat kondisi rakyat yang masih dirundung kesusahan.
"Wajar-wajar saja kalau dewan minta mobil baru, tapi lebih bisa dicerna lagi keadaan masyarakat yang sedang susah," kata Aom yang hadir dalam dengar pendapat dengan instansi dan masyarakat Jabar di Gedung Paripurna DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Rabu (30/12/2009).
Ia memaklumi keinginan dewan itu kini banyak menyita perhatian media selama ini. "Masa ada anggota dewan pakai becak, kan enggak pantas. Tapi lebih baik dewan lebih mendengar keluhan 42 juta orang di Jabar daripada 100 orang ini," katanya diplomatis.
Sementara itu, ia mengimbau dewan sekarang lebih memperhatikan nasib seniman yang selama ini mengharumkan Jabar. "Nasib seniman tradisional selalu terpinggirkan sehingga timbul kecemburuan sosial," paparnya.
Ia mencontohkan dana minim yang digelontorkan untuk seniman yang manggung di luar negeri tidak sama dengan jumlah atlet yang bertanding ke luar negeri.
(ahy/ern)
***********************************************
Waduh, Baru 4 Bulan Menjabat Ketua Dewan Sudah MengeluhBandung - Sejak dilantik empat bulan sebagai Ketua DPRD Jabar, Irfan Suryanegara mengeluh soal posisinya yang dinilainya selalu dipojokkan. Ia mengeluh isu mencuatnya pengadaan mobil bagi anggota dewan akhir-akhir ini, yang dinilainya tak adil.
"Kadang-kadang air mata saya sudah habis untuk menanggapi masalah ini. Kenapa posisi dewan selalu dipojokkan," keluh Irfan dalam hearing pendapat dengan instansi dan masyarakat Jabar di Gedung Paripurna DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Rabu (30/12/2009).
Menurutnya, mobil pinjam-pakai yang dianggarkan dalam APBD 2010 adalah bentuk penunjang kinerja dewan dalam memaksimalkan kinerja yang saat ini memimpin dan mewakili Rp 42 juta lebih masyarakat Jabar.
"Kalau setiap hari diberi ongkos Rp 200 ribu maka akan menghabiskan dana sebesar Rp 40-50 miliar, tapi ini kan bisa ditekan sampai Rp 20 miliar," tegasnya.
Selain mobil dinas yang dinilainya bisa mengoptimalkan kinerja dewan, gedung dewan saat ini pun dikeluhkan pimpinan. Ia menilai dari beberapa gedung dewan hanya beberapa anggota dewan saja yang memiliki ruang kerja sendiri. Sementara lainnya harus duduk di meja bundar yang ada di setiap ruang fraksi.
"Tidak mungkin dalam satu meja bundar, yang ada bukan kerja tapi malah ngerumpi," keluhnya lagi.
Selain isu mobil dinas yang hangat dibicarakan dan mengeluh kurangnya ruangan kerja anggota dewan, Irfan juga mengeluhkan kinerja aparat penegak hukum yang selalu menohok pada permasalahan dugaan korupsi Bansos.
"Kenapa bansos terus yang dihadapi, padahal yang besar banyak di luar sana," tegas laki-laki yang mengaku digembleng oleh TNI sebelum terjun ke dewan.
Rektor IPDN I Nyoman Sumaryadi yang hadir dalam kesempatan itu, menyayangkan statement yang diucapkan Irfan dalam hearing saat itu. "Saya agak terhenyuh mengapa ketua DPRD saya tidak percaya diri," katanya menanggapi ucapan Irfan.
Senada dengan Nyoman Sekretaris MUI Jabar Rafani Ahyar juga menyayangkan keluhan yang disampaikan Irfan. "Jadi anggota dewan harus tahan banting, kalau tidak tahan banting tidak kuat menjadi anggota dewan," katanya di depan podium.
(ahy/ern)
************************************************************
KAMMI Tolak Pengadaan 100 Mobil Baru untuk DewanBandung - Sedikitnya 30 orang dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Jabar berunjuk rasa di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Selasa (29/12/2009). Mereka menolak pengadaan mobil dinas untuk pimpinan dan anggota DPRD Jabar yang dianggarkan Rp 21 miliar.
Ketua Umum KAMMI Jabar Andriyana mengaku kecewa dengan hal tersebut. Kekecewaan pun bertambah saat para legislatif itu meminta tunjangan sewa rumah sebesar Rp 10 juta per bulan.
"Kami sangat kecewa dengan sikap anggota dewan ini. Masalah ini tidak substansial terkait kesejahteraan rakyat. Masih banyak persoalan masyarakat Jabar yang seharusnya diperhatikan. Masa setiap pergantian legislatif mesti ganti mobil dinas," ketus Andriyana.
Menurut Andriyana, semestinya anggaran Rp 21 miliar untuk mobil dinas itu disalurkan untuk menyelesaikan permasalahan rakyat. Contohnya, kata dia, permaslahan gempa di Jabar yang belum kunjung terselesaikan dan persoalan pendidikan.
Dia menambahkan, DPRD Jabar pada 23 Desember 2009 menetapkan raperda tentang RAPBD 2010. Besarnya volume APBD 2010 ialah Rp 9,81 triliun. Dari total tersebut, jelas Andriyana, alokasi anggaran pendidikan hanya sebesar 1,6 triliun atau 16 persen.
"APBD 2010 Jabar ini tidak pro rakyat. Maka itu, kami menolak alokasi anggaran pendidikan 16 persen, karena tak sesuai dengan amanah rakyat. Dalam undang-undang diamanatkan, penyedian anggaran pendidikan itu 20 persen dari APBN dan APBD," ungkap Andriyana.
Menurutnya, alokasi anggaran pendidikan di bawah 20 persen mengindikasikan terjadi pelanggaran konstitusi. Saat kondisi tersebut, Pemprov Jabar lebih mementingan anggota dewan dengan pengadaan mobil dinas dan tunjangan rumah.
"Jadi jelas, Pemprov Jabar dalam hal ini Gubernur Jabar tidak melihat kondisi rakyat yang masih menderita. Ini sungguh miris," tuturnya.
Massa aksi membawa beragam spanduk serta poster yang di antaranya bertulis "Tolak Tunjangan Mobil DPRD Jabar", "APBD 2010 Jabar Tidak Pro Rakyat" dan "Mana Relokasi Anggaran Pendidikan 20 Persen".
Aksi tersebut mendapat pengawalan puluhan petugas kepolisian dari Polres Bandung Tengah.
(bbn/ern)
****************************************
silahkan....
wassalam,
BK
